Tata Cara Pengajuan Keberatan Komulatif

Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana harus memenuhi persyaratan ;

1. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama;
5. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
6. dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;
7. mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan pengajuan Keberatan disertai dengan :

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
2. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
3. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
4. fotokopi bukti pendukung lainnya

Sumber : PER-16/PJ/2010 tanggal  26 Maret 2010